Dari Black Campaign Menjadi Hoax

Sebenarnya tadinya saya ingin untuk tidak menulis lagi tentang politik. Selain kurang bermanfaat, menulis tentang politik dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan yang tidak perlu.  

Namun melihat maraknya hoax dan banyaknya orang yang tertipu berita palsu, dengan terpaksa saya kembali menulis hal-hal yang berbau politik. Satu alasan kuat yang saya pegang adalah, ikut berperan serta dalam gerakan melawan hoax.

Saya memang bukan orang politik, apalagi pengamat atau pakar. Saya sadar kalau saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang awam yang sedikit melek politik. Pemahaman politik saya yang sedikit itu diperoleh mungut di jalanan.

Sejak masih sekolah dasar saya sudah senang membaca meski saat itu yang saya baca adalah Koran bekas bungkus kacang. Selain itu saya suka mendengarkan siaran Warta Berita yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Dulu saya punya kebiasaan belajar sambil mendengarkan radio.

Jika nonton tivi, acara favorit saya adalah siaran Dunia Dalam Berita da siaran Berita Nusantara. Selain siaran lagsung sepak bola tentunya. Itu dulu saat baru ada satu stasiun yakni TVRI. Setelah RCTI, SCTV dan televisi swasta lain bermunculan, acara favorit saya tetap yang berkaitan dengan berita dan siaran lagsung sepak bola. Seputar Indonesi, Liputan 6, Kabar Pagi, Metro Siang, Kompas Petang dan sejenisnya adalah acara favorit saya. Begitu juga dengan siaran langsung sepak bola, terutama saat Timnas Indonesia main.

Kalau membaca Koran, Alhamdulillah sekarang yang saya baca koran baru meski itu numpang fasilitas kantor. Bahkan terkadang membaca satu koran terasa kurang. Saya sering merasa butuh koran lain sebagai pembanding. Kebetulan di kantor ada tiga koran berbeda, Republka, Sindo dan Kompas. Setiap pulang, saya pinjam Koran itu untuk di baca di rumah sambil leyeh-leyeh. Besoknya baru dikembalikan lagi. Walau sering juga koran itu akhirnya tak tersentuh karena kecapean. Maklum faktor U.

Belakangan ada fenomena yang membuat saya gelisah. Itu juga yang memicu dan memaksa saya kembali menulis hal-hal berbau politis seperti tulisan ini. Bagaimana tidak. Banyak orang yang nyaris tidak pernah membaca Koran, kalau nonton tivi mungkin yang ditotonton sinetron, sule, atau parto atau uttaran. Tapi begitu lantang dan yakin ketika ngomong soal politik. Misalnya tentang isu bankitnya PKI.

Dari mana mereka mendapat berita kalau PKI itu akan bangkit lagi di Indonesia? Pasti dari media sosial yang tidak jelas sumbernya. Meski tidak jelas sumber dan kredibilitasnya, namun tetap saja banyak yang percaya dan ikut men-share dan menyebarkannya. Padahal isu tersebut adalah hanya kabar burung yang mungkin sengaja dihembuskan oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu pula. Ya, itulah politik.

Jika ditelisik ke belakang, isu PKI itu mulai dihembuskan sejak masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu. Saya masih inget waktu itu ada seorang kawan yang mengatakan bahwa kakek salah satu Capres adalah seorang tokoh PKI. Saat itu saya sudah sampaikan ke kawan saya bahwa itu adalah bagian dari Black Campaign. Namun kawan saya tetap dengan keyakinanya. Saya tidak bisa memaksanya. Silakan saja.

Ketika capres yang diisukan keturunan PKI itu akhirnya terpilih menjadi presiden yakni Joko Widodo, maka isu itu kembali dihembuskan. Isu yang tidak benar atau kabar bohong itulah yang sekarang popular disebut Hoax. Itu sebabnya kenapa orang yang mudah percaya hoax semacam itu adalah mereka yang pada saat Pilpres 2014 mendukung Prabowo. Meski tidak semua begitu namun kebanyakan faktnya demikian.

Sebenarnya dalam Negara demokrasi itu setiap warga Negara berhak mengkritisi dan mengoreksi pemerintahn. Hal itu sudah dijamin dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluaran pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Namun kritik dan saran yang disampaikan haruslah hal-hal yang nyata dan berdasarkan fakta. Bukan berdasarkan isu-isu yang tidak jelas sumbernya dan tidak bisa dipertnggungjwabkan. Selin itu kritik dan masukn juga hendaknya disampaikan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Sebagai warga negara yang baik kita berkewajiban untuk menjaga kedamaian dan ketenteraman masyarakat. Jangan smapai kita ikut-ikutan menyebarkan berita-berita yang tidak benar dan menyesatkan.

Hak kita sebagai warga negara untuk ikut menentukan pemerintahan adalah saat Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden. Dan itu sudah kita ambil pada saat Pileg dan Pilpres 2014 lalu. Sebagai warga negara dan rakyat biasa, kita harus menerima siapapun yang menang. Jika kecewa karena pilihan kita kalah, boleh saja. Namun jangan menyalahkan pihak lain. Tunggu tahun 2019 untuk bertanding lagi.

Ibarat pertandingan sepak bola Piala Dunia, final selama 90 menit sudah selesai. Jika kurang puas karena kalah, tunggu empat tahun lagi di Piala Dunia berikutnya. Betapa kecewanya Argentina ketika takluk dari Jerman di Final Piala Dunia 2014. Namun Messi dan kawan-kawan tidak menyebar hoax: Jerman PKI. Tidak begitu. Argentina tetap sabar menungggu Piala Dunia berikutnya, tahun 2018 di Russia.

#EdukasiAntiHoax

#LiterasiMedia

#BerpartisipasiMelawanHoax