Hari ini, Rabu (10/1/2018) adalah hari terakhir pendaftaran pasangan calon kepala daerah, baik gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil atau wali kota-wakil wali kota. Pendaftaran dilakukan di KPUD Propinsi atau KPUD Kabupaten/Kota masing-masing.
Salah satu syarat pencalonan adalah pasangan calon diusung oleh sebuah atau koalisi beberapa partai politik yang memiliki 20% jumlah kursi DPRD di daerah masing-masing. Karena tidak semua partai politik memiliki 20% jumlah kursi, maka mereka harus berkoalisi dengan partai politik lain.
Memang ada beberapa partai politik di beberapa daerah yang memiliki kursi cukup untuk mendaftarkan calonnya. Misalnya PKB di Jawa Timur, PDIP di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selebihnya partai politik harus berkoalisi untuk mengusung pasangan calon.
Menariknya, dalam berkoalisi partai politik di berbagai daerah itu tidak linier dengan koalisi yang ada di tingkat nasional. Jika mengacu pada koalisi partai politik di tingkat nasional, maka ada dua koalisi.
Pertama parta politik yang mendukung atau berada dipemerintahan Jokowi-JK. Mereka adalah PDIP, PKB, PPP, Nasdem, Hanura, PKPI, Golkar dan PAN.
Kedua adalah partai politik yang berada di luar pemerintahan yang bisa dikatakan sebagai oposisi. Mereka adalah Partai Gerindra, dan PKS.
Ada satu partai politik lagi yang tidak masuk ke dalam dua koalisi tersebut yaitu Partai Demokrat. Partai Biru berlambang Mercy itu mengaku sebagai partai penyeimbang.
Peta koalisi di berbagai daerah menghadapi Pilkada 2018 sangat variatif tergantung kepentingan masing-masing partai politik di berbagai daerah tersebut. Koalisi partai politik di tingkat nasional tidak lagi menjadi pedoman yang baku.
Beberapa contoh misalnya di Jawa Tengah, PKB berkoalisi dengan Gerindra dan PKS. Mereka mengusung pasangan calon Sudirman Said - Ida Fauziah. Padahal di tingkat nasional, PKB adalah partai pendukung pemerintah sementara Gerindra dan PKS berada di luar pemerintah. Sementara Partai Demokrat yang mengaku sebagai partai penyeimbang, di Jawa Tengah mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin yang diusung PDIP.
Begitu juga di Jawa Timur. Partai Gerindra dan PKS berkoalisi dengan PKB dan PDIP mengusung Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarnoputri. Tentu masih banyak contoh-contoh di daerah lain.
Maka sangat benar jika orang mengatakan bahwa Politik adalah Politik. Politik adalah kepentingan. Jika memahami realitas ini, maka seharusnya tidak ada lagi masyarakat yang memiliki fanatisme yang berlebihan.
Pendukung partai politik A di suatu daerah misalnya tidak boleh membenci atau menyerang partai B. Begitu juga pendukung partai politik C tidak perlu menebar kebencian kepada pendukung partai D.
Mungkin saja partai A di sebuah daerah berseberangan dengan partai B, namun di daerah lain ternyeta mereka berkoalisi. Begitu juga dengan partai C, partai D, Partai E dan seterusnya. Memang seharusnya begitu.
Semoga masyarakat kita semakin memahami dan semakin mengerti politik itu. Politik itu kepentingan. Jangan saling bermusuhan hanya karena kita beda partai politik dan beda pilihan. Tidak ada alasan lagi memelihara dan menebar politik kebencian. Selamat Menikmati Pesta Demokrasi.
